IMPLEMENTASI PROGRAM JUSTICE FOR ALL SEBAGAI WUJUD UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG HUKUM BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk oleh orang yang tidak mampu. Oleh karenanya, Mahkamah Agung merumuskan 3 (tiga) kebijakan penting yang berkaitan dengan Program Justice For All, yaitu pembebasan biaya perkara (prodeo), penyelenggaraan sidang keliling, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi program Justice For All di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Implementasi Program Justice For All sebagai wujud Upaya Peningkatan Pelayanan di Bidang Hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Yogyakarta? (2) Apa saja hambatan dari Implementasi Program Justice For All sebagai wujud Upaya Peningkatan Pelayanan di Bidang Hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Yogyakarta? dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa hanya 2 layanan saja yang dapat berjalan yaitu Pos Bantuan Hukum dan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Kurangnya pengetahuan masyarakat dan sosialisasi terhadap program Justice For All menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini.