KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN TPA PIYUNGAN

Pada tanggal 24 Juli hingga 5 September 2023 terjadinya penutupan TPA Piyungan dikarenakan sampah yang ditampung sudah melampaui batas kapasitas hingga overload mencapai 700 ton per harinya. Akibatnya banyak masyarakat yang membuang dan menumpuk sampah sembarangan. Pemerintah daerah DIY sempat menunjuk lokasi TPS di Cangkringan, Sleman sebagai alternatif pembuangan sampah. Akan tetapi lokasi TPSS tersebut mengalami penolakan oleh warga setempat, dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan sehingga lokasi TPSS tersebut dibatalkan. Seharusnya pengelolaan sampah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing bukan tanggung jawab provinsi. Oleh karena itu permasalahan pemindahan TPA Piyungan tersebut memerlukan adanya sosialisasi kebijakan pemerintah sebagai komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemerintah DIY dalam sosialisasi kebijakan pemindahan TPA Piyungan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, DIY. Jenis data penelitian yang digunakan yakni Data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan tekni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari 5 komponen komunikasi pemerintahan yakni komunikator berarti pemerintah melakukan perencanaan untuk menghadapi situasi darurat sampah dengan cara menutup TPA Piyungan dan desentralisasi pengolahan sampah. Pesan dengan perintah desentralisasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota sudah mempersiapkan lahan dan metode sampah secara mandiri, akan tetapi dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat melalui sosialisasi sangat sedikit dilakukan oleh pemerintah. Media menjadi tidak seimbang dalam penyebaran informasi, hanya media massa online yang banyak mengirimkan berita tersebut dan sedikitnya dari akun media sosial pemerintah. Masyarakat selaku komunikan jelas mendukung kebijakan tersebut, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang dapat mengetahui serta memahami tujuan dan maksud dari kebijakan pemindahan TPA Piyungan dan desentralisasi pengolahan sampah. Respon masyarakat baik akan hal ini, harapannya pengolahan sampah berteknologi akan terus berjalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sosialisasi kebijakan pemindahan TPA Piyungan kepada masyarakat belum optimal dapat dilihat dari sedikitnya masyarakat yang belum mengetahui bahwa tempat penampungan sampah tidak lagi berada di TPA Piyungan. Melainkan menjadi tempat pengolahan sampah yang berada di wilayah masing-masing.