POLITIK DESENTRALISASI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM UPAYA PENGELOLAHAN SAMPAH : STUDI KASUS TPST TAMANMARTANI SLEMAN

Politik desentralisasi merupakan suatu kegiatan perpindahan kekuasaan (Transfer Of Power) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten. Dalam kasus darurat sampah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini Pemerintah Provinsi Yogyakarta memberikan kebijakan desentralisasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat mengelola sampahnya secara mandiri. Sehingga nantinya permasalahan sampah yang terjadi di DIY ini dapat segera teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses desentralisasi atau pemberian tanggung jawab yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap upaya pengelolahan sampah yang ada di Kabupaten Sleman guna mengurangi dampak bagi lingkungan dan kesehatan. Serta juga dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan pengelolahan sampah. Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Yogyakarta memberikan kebijakan desentralisasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengelola sampahnya secara mandiri dengan mewajibkan membangun Tempat Pengelolahan Sampah yang berbasis Terpadu (TPST) yang berlokasi di Kalurahan Tamanmartani Kabupaten Sleman. agar kebijakan desentralisasi ini dapat berjalan dengan lancar Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat otoritas atau regulasi, serta adanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam menjalankan kebijakan desentralisasi ini. Dan juga terdapat dukungan yang diberikan oleh masyarakat sekitar.