KONTROVERSI PENUNJUKAN PJ. (PENJABAT) GUBERNUR ACEH TAHUN 2022: PERBEDAAN ANTARA KEHENDAK RAKYAT DENGAN KEPUTUSAN PEMERINTAH PUSAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontroversi terkait penunjukan Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh tahun 2022, yang mencerminkan perbedaan antara kehendak rakyat dengan keputusan pemerintah pusat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan grounded theory, teknik analisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12Plus, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis dinamika dukungan dan penolakan terhadap kepemimpinan dari militer dalam konteks intervensi pemerintah pusat. Melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, data diolah menggunakan open coding, axial coding, dan selective coding untuk menghasilkan teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan militer dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman militer, intervensi pemerintah pusat, respons masyarakat terhadap sejarah konflik, serta integrasi budaya dan pendidikan politik. Sementara itu, penolakan terhadap kepemimpinan militer sering kali muncul dari sensitivitas sosial terhadap sejarah konflik, kritik terhadap intervensi pusat, serta aspirasi untuk proses pemilihan yang lebih transparan dan inklusif. Teori yang dihasilkan menekankan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan dari militer merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor politik, sosial, budaya, dan historis. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, serta penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, sangat penting untuk membangun legitimasi dan dukungan yang kuat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang dinamika politik lokal di Aceh dan menawarkan wawasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kehendak rakyat.