KEWENANGAN DPR DALAM PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020

Kasus Pengangkatan hakim Guntur Hamzah yang menggantikan Hakim Aswanto dengan yang dilakukan oleh DPR ini banyak dipertanyakan terkait hal hal yang menimbulkan beberapa penafsiran yang terjadi Ketika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengajukan hakim konstitusi sudah melakukan kewenangannya dalam pengangkatan hakim konstitusi, namun output dari hakim itu sering melahirkan hakim yang tidak kompeten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akar permasalahan yang terjadi pada pengangkatan hakim konstitusi terutama didalam kewenangan DPR dalam pengangkatan hakim konstitusi dan juga mengevaluasi beberapa mekanisme seleksi dalam pengangkatan hakim konstitusi di indonesia dan bagaimana dampak dari seleksi itu untuk independensi kehakiman mahkamah konstitusi. Rumusan Maslaah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan DPR dalam pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan dampak dari pengangkatan Hakim MK oleh DPR RI terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim mahkamah konstitusi dan kualitas dari hakim konstitusi yang lahir dari lembaga DPR dalam pengangkatan hakim konstitusi tersebut. Selain itu seleksi dalam DPR ini sesuai dengan Undang-Undang maka akan mempengaruhi juga kinerja dari hakim itu sendiri,dan akan menjadi hakim yang independent. penelitian juga menyimpulkan bahwa DPR dalam pengangkatan kurang terstruktur yang akan mengakibatkan kelahiran hakim konstitusi yang tidak berintegritas dan tidak independen.