THE IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICES' REASONING ON PRESIDENTIAL THRESHOLD CASES

Presidential Threshold menjelang pemilihan umum menjadi salah satu isu yang selalu diperbincangkan, ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sering diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi baik oleh perorangan, partai politik maupun lembaga negara meskipun hal ini seringkali ditolak. Banyaknya permohonan yang diajukan sebenarnya menjadi bukti bahwa penerapan presidential threshold bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai presidential threshold terhadap pencalonan presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran dan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold masih sangat sederhana dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka yang mengacu pada Pasal 6A UUD 1945 padahal pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap pencalonan presiden suatu negara.