GERAKAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA POLITIK MEWUJUDKAN KELESTARIAN EKOLOGI DI IBUKOTA NUSANTARA (IKN): STUDI KASUS WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

Pemindahan ibu kota negara menjadi kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan masih menjadi isu yang diperdebatkan juga terkait urgensi nya ketika debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024. Berbagai permasalahan lingkungan yang ada di ibu kota sebelumnya, ditambah pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat akibat daya tarik kota Jakarta sebagai ibu kota mengakibatkan permasalahan semakin kompleks. Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam pemindahan IKN (Ibu Kota Nusantara). Pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan IKN, diprediksi berpotensi membawa dampak kerusakan lingkungan. Apabila gagal dalam menjaga dan mewujudkan kelestarian ekologi di wilayah IKN, hal tersebut tentu sangat disayangkan bagaikan peribahasa “gali lubang tutup lubang” apabila pemasalahan lingkungan dan kota di Jakarta kembali muncul di ibu kota negara baru Nusantara, Kalimantan Timur dan hanya menjadi “Jakarta Jilid II”. Dalam praktiknya salah satu gerakan lingkungan yang concern terkait isu IKN (Ibu Kota Nusantara) dan aktif berperan membantu mewujudkan kelestarian ekologi di Indonesia adalah WALHI. Penelitian ini menggunakan teori artikulasi kepentingan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan melalui gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam mewujudkan kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota Nusantara). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif desktiptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa WALHI dalam upaya-upaya politiknya mewujudkan kelestarian ekologi di Ibu Kota Nusantara (IKN) terbukti menyampaikan tuntutan / aspirasi kepada partai politik, melakukan lobby dan negosiasi kepada pejabat politik, menyampaikan kritik dan aspirasi melalui media massa melakukan grakan konvensional berupa demonstrasi, aksi mogok, memblokir jalan, konvoi besar-besara dan melakukan tindak kekerasan lainnya. WALHI terbukti tidak berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan tidak dapat memanfaatkan hubungan pribadi dengan elit politik. Posisi WALHI dalam isu ini adalah menolak. Strategi WALHI yakni melawan pemerintah yang dijabarkan melalui litigasi dan non litigasi. Pola gerakan lingkungan WALHI adalah konfederasi, sedangkan model gerakan lingkungan WALHI yakni mobilisator, mengkampanyekan atau mengkritik kebijakan, dan konservasionis. Namun, konservasionis yang berbasis masyarakat dan bukan eco-fasis.