IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SK BUPATI NOMOR 284 TAHUN 2011 TENTANG NORMALISASI ALIRAN SUNGAI GUNUNG MERAPI YOGYAKARTA DI KALURAHAN KEPUHARJO

Pertambangan yang terjadi pada Kalurahan Kepuharjo khususnya pada aliran Sungai Gendol berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Bupati sleman yaitu SK Bupati Nomor 284 Tentang Normalisasi Aliran Sungai. SK tersebut dikeluarkan dikarenakan oleh peristiwa erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, dari peristiwa tersebut mengakibatkan area sekitar Gunung Merapi pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertutup sendimen yang berasal dari erupsi tersebut. Pada Kalurahan Kepuharjo Khususnya Sungai Gendol dilakukan kegiatan normalisasi dengan tujuan pencegahan bencana lainnya seperti banjir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan dari SK Bupati Nomor 284 Tahun 2011 di terapkan pada Kalurahan Kepuharjo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang dilakukan penulis ialah dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menghasilkan analisis terkait implementasi kebijakan dari SK Bupati Nomor 284 Tahun 2011 dengan menganalisis indikator-indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapat maka kesimpulan dan saran yang tepat dilakukan saat ini ialah, pemeritah melakukan penyediaan sarana prasarana seperti penyediaan izin dan alat bantu dalam menjalankan kegiatan normalisasi, sejalan dengan kebijakan normalisasi tersebut juga sangat menguntungkan masyarakat sekitar yang berperan sebagai pengelola itu sendiri. Kemudian peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut ialah disebabkan keadaan urgensi akibat erupsi Gunung Merapi Tahun 2010. Berdasarkan temuan dukungan yang diberikan terkait jalannya kegiatan tersebut terbilang kurang maksimal, bantuan-bantuan yang diberikan dapat lebih diberikan dengan maksimal untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan tersebut khususnya pada Kalurahan Kepuharjo.