PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI KABUPATEN SLEMAN

Penelitian ini dibuat untuk menganalisa tentang pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kabupaten sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan studi pustaka.. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu Wawancara dilakukan dengan narasumber Kepala Bidang Mutasi, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sleman yaitu Bapak Suryana, S.Pd., dan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sleman merupakan hasil dari sebuah proses yang terstruktur, diatur, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses ini dimulai dari tahap perencanaan hingga pengangkatan, melibatkan serangkaian tahapan seleksi yang bertujuan untuk memastikan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan tenaga kerja di sektor publik. Dalam rangka pengembangan kompetensi, PPPK diwajibkan untuk mengikuti evaluasi kinerja dan program pengayaan kompetensi yang telah ditetapkan. Mereka juga tunduk pada ketentuan disiplin yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi jika melanggar aturan yang telah ditetapkan. Faktor penghambat PPPK masih terkendala oleh regulasi lama dan belum adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait PPPK, menyebabkan dominasi istilah Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Honorer dalam sistem kepegawaian. Meskipun PPPK diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan pelayanan publik, tantangan dalam implementasinya cukup besar, termasuk keterbatasan kewenangan satuan organisasi dalam menentukan kebutuhan PPPK dan proses perekrutan yang panjang serta mahal. Penghentian pegawai non-PNS setelah diberlakukannya PPPK membutuhkan penanganan yang bijaksana dan adil, sementara pentingnya pengaturan yang jelas dalam RPP mengenai PPPK menjadi kunci dalam menjaga kejelasan hukum terkait administrasi pegawai negeri di Indonesia. Dengan demikian, implementasi PPPK perlu dilakukan dengan hati-hati, memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem kepegawaian baik di Kabupaten Sleman maupun di seluruh Indonesia.