KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)

Kesamaan didepan hukum dan pemerintahan dalam hak asasi manusia merupakan hak politik yang dapat dibatasi melalui suatu produk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi MK malah justru mengabulkan salah satu permohonan yang mempersoalkan kesamaan sebagaimana termuat dalam putusan MK nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang perubahan makna usia minamal 40 tahun yang pada pokoknya mempersoalkan isu kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, utamanya tentang usia muda yang tidak dapat ikut serta dalam kontestasi pemilihan wakil presiden karena terbatasi oleh syarat usia minimum 40 tahun sebagaimana termuat dalam pasal 169 huruf q (sebelum putusan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstitusionalistas syarat wakil presiden ditinjau dari perspektif nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu : nilai kebebasan, nilai kesamaan dan nilai non diskriminatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konstitusionalitas syarat wakil presiden di Indonesia Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertententangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia: nilai kebebasan, nilai persamaan, nilai non diskriminatif. Penulis menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) segera mengambil langkah konkret untuk merespon menerbitkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Langkah konkret tersebut yaitu : DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan MK perlu Peraturan MK tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yang mencakup ketentuan mengenai penolakan permohonan pengujian undang-undang saat proses pemilu sedang berlangsung.