DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSIPIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKADI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Disparitas putusan atau perbedaan penjatuhan sanksi pidana terjadi pada putusan nomor 246/pid.sus/2023/pn.smn, putusan nomor 285/pid.sus/2023/pn.smn dan putusan nomor 367/pid.sus/2021/pn.amb mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia. Tindak Pidana narkotika dapat terjadi dengan banyak perbuatan seperti sebagai pengedar narkotika, permufakatan jahat dan perbuatan residivis. Dari perbuatan tindak pidana yang masuk dalam pasal 144 juga mengalami disparitas karena adanya perbuatan residivis dengan jumlah barang bukti yang banyak serta adanya pertimbangan Hakim yang berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis dalam fakta persidangannya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana narkotika serta mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan dalam penjatuhan sanksi Pidana terhadap pengedar narkotika di pengadilan negeri sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara berdasarkan baham hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidana narkotika melalui faktor ketersediaan narkotika, faktor individu dan faktor eksternal. Terjadinya Disparitas Putusan dalam Tindak Pidana Narkotika tidak lepas dari pertimbangan Hakim secara yuridis dan non-yuridis karena Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan berat ringannya vonis bergantung pada fakta persidangan.