KEWENANGAN KPK DALAM MENGADILI ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN PUBLIK

Dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara anggota TNI juga tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Oleh karenya, semua anggota negara tak terkecuali anggota TNI aktif tidak mempunyai alasan untuk menghindar ataupun menghalangi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPK dalam mengadili kasus korupsi anggota TNI aktif yang menjabat sebagai pejabat publik serta untuk mengetahui solusi ideal penanganan perkara korupsi oleh KPK bagi anggota TNI aktif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHPerdata. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, jurnal-jurnal. Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas data primer dan sekunder misalnya ensiklopedia, google scholar, kamus, website atau sumber yang lain yang relevan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan- catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya KPK memiliki wewenang untuk mengadili segala pejabat negara tanpa memandang bulu. Hal ini sesuai dengan pasal11 UU tindak pidana korupsi yaitu KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap aparat negara termasuk TNI. Penganagan kasus korupsi yang adil dan transapan dengan melibatkan KPK dalam proses peradilan konektisitas akan memastikan berlangsungnya keadilan. Dalam meningkatkan optimisme, diperlukan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seperti mendorong transparansi penyelenggara negara, menerima pelaporan LHKPN dan gratifikasi, Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.