PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (STUDY KASUS DI KABUPATEN PEMALANG)

Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah indonesia saat ini dalam mengatur kepemilikan telah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah indonesia. Pendaftaran tanah ini merupakan kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah progam percepatan pendaftaran tanah yang di luncurkan oleh pemerintah guna menjamin masyarakat mendapat legalitas hukum atas tanah yang di milikinya, salah satu produk dari pelaksanaan program PTSL adalah kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang memiliki dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Dengan adanya dampak sosial dan ekonomi dari sertipikat hak atas tanah maka harapan masyarakat terhadap program PTSL akan semakin meningkat.Melalui progam PTSL yang pemerintah luncurkan tentu tidak lepas dari persoalan-persoalan sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah sering kali mengalami hambatan demi hambatan, sengketa kepemilikan serta sengketa batas bidang tanah masih menjadi persoalan klasik yang muncul ke permukaan. Seperti sengketa antara warga desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penilitian ini bertujuan untuk melihat serta menganalisis bentuk penyelesaian sengketa tanah dalam progam PTSL dengan menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPN Kabupaten Pemalang tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun peneliti menemukan adanya salah satu pihak tidak kooperatif dalam menyelesaikan sengketa tanahnya.