PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1138K/PDT/2012)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa anggunan yang berakibat pada pembatalan jaminan hak tanggungan atas perjanjian kredit karena adanya tindakan pemalsuan identitas dalam penerbitan akta notarill, yaitu: Akta Jual Beli Nomor 84/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 85/2005, berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata oleh Penggugat yang selanjutnya ditinjau dari studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1138K/PDT/2012 atas permohonan pembatalan isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 171/PDT/2010 yang telah memutuskan perkara pada tingkat banding dengan menyatakan menguatkan dan melakukan perbaikan pada amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 116/PDT.G/2009. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, untuk selanjutnya diolah menjadi penelitian yang bersifat preskriptif kualitatif. Demikian data yang diperoleh kemudian akan diolah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum terhadap gugatan penguasaan dan pemilikan tanpa hak SHM Nomor 459/Menteng disertai dengan pemalsuan identitas yang berakibat pada pembatalan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara pada tingkat kasasi, telah menguatkan isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 171/PDT/2010 serta menyatakan secara sah dan terbukti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga benar untuk dilakukan pembatalan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 85/2005.