GALUH FATA SURYA ILHAMI (2024) PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEH PEMERINTAH DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (634kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (235kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (221kB)
Bab I.pdf
Download (426kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (507kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (198kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (192kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (323kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (588kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (980kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Asas Umum Pemerintahan yang Baik berpedoman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Pemerintahan yang Baik oleh Pemerintah Desa Condongcatur dan faktor hambatan Pemerintah Desa Condongcatur dalam menerapkan Asas Pemerintahan yang Baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang penyelidikannya meninjau dan membahas obyek dengan menitikberatkan pada kenyataan di lapangan serta aspek-aspek yuridis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Pemerintah Desa Condongcatur menunjukan diterapkannya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang Baik yang sesuai dan memenuhi indikator pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Faktor-faktor penghambat pada penerapan yaitu terletak pada penafsiran aturan hukum dan terdapat banyak laporan yang harus dikerjakan yang merupakan bagian dari Asas Keterbukaan dan Asas Kepastian Hukum. Tantangan yang dihadapi yaitu mengenai isu social yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pelayanan yang terkadang di luar jam kerja demi memaksimalkan pelayanan masyarakat.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | AUPB, AUPB Application, Condongcatur Village Depok District Sleman District |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Bima |
Date Deposited: | 24 Aug 2024 03:27 |
Last Modified: | 24 Aug 2024 03:27 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/47870 |