PENYELENGGARAAN KAMPANYE DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 65/PUU-XXI/2023

Pemilu adalah proses memilih calon pemimpin untuk mewakili lembaga legislatif dan eksekutif. Mendekati tahun pemilu, mahasiswa dipastikan menjadi incaran para politisi karena mereka adalah sumber pemilih. Banyak politisi datang ke universitas dan mencari nama mahasiswa dan mahasiswa. Namun, tindakan ini harus menjadi bagian dari kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 mengatur izin berkampanye di kampus dengan beberapa ketentuan yang harus diikuti calon. Tujuan penelitian ini adalah 1), untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kampanye di lingkungan pendidikan (kampus) pasca adanya putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 2), menemukan konsep ideal penggunaan sistem kampanye yang melibatkan fasilitas kampus, mengetahui faktor penghambat dan pendorong kampanye di lingkungan kampus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi No 65 berdampak positif bagi lingkungan pendidikan tinggi karena kampus berperan dalam menghasilkan mahasiswa yang mampu memilih petugas berdasarkan pemikiran kritis, logis dan fakta yang dijelaskan. Berdasarkan hal tersebut sudah ada kampus yang menerapakan implementasi kampanye di lingkungan Pendidikan tinggi, sehingga dapat menyediakan wadah bagi para mahasiswa untuk dapat berinterkasi dengan para capres maupun caleg. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan kampanye tersebut yaitu keterbatasan ruang gerak dan waktu, fasilitas kampus yang kurang dan keterbatasan waktu dalam kampanye.