PERSEPSI POLITISI PEREMPUAN TERHADAP PERAN POLITIK PEREMPUAN (DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2023)

Perjuangan perempuan sudah muncul sebelum Indonesia merdeka dalam berbagai bidang misalnya Cut Nyak Dien dari Aceh, R.A.Kartini dari Jepara dan Ny Ahmad Dahlan dan lain sebagainya. Masalah hak perempuan sudah muncul sebagai masalah yang sangat penting di Indonesia pada dewasa ini karena banyaknya anggapan bahwa antara perempuan dengan laki-laki masih terjadinya diskriminasi terutama dalam bidang politik. Ini kebanyakan disebabkan oleh masih kuatnya budaya partiarki yang berkembang terutama pada negara-negara yang masih berkembang dan juga didukung oleh masih kuatnya watak maskulin di jabatan politik. Partiarki sendiri memiliki pengertian sempit menunjuk pada sistem yang historis yang bersumber dari hukum Yunani dan Romawi Kuno yang mans kepala rumah tangga laki-laki yang memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga laki-laki maupun perempuan dan budaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Di Indonesia upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan sudah mulai sejak lama tapi perjuangannya hanya berkisar pada nilai-nilai keluarga bukan dalam poltik dan adanya hegemoni pemerintah yang sangat kuat untuk memperjuangkan kepentingan sehingga banyaknya organisasi-organisasi perempuan pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan kaki tangan dari pemerintahan itu sendiri untuk mendukungnya. Pasca terjatunya Orde Baru banykanya tuntutan dari kalangan aktivis-aktivis perempuan untuk melibatkan perempuan ketika akan mengambil suatu kebijakan, dimana seringkali suatu keputusan yang dibuat banyak merugikan kepentingan perempuan, padahal hampir disetiap daerah suara perempuan dalam pemilihan umum jauh lebih banyak dari pada kalangan laki-laki tapi perwakilannya hanya berapa persen saja, maka langka yang ditempu oleh pars aktivis perempuan maupun oleh LSM dengan cara memperkenalkan sistem kuota untuk mengejar ketingalan tersebut. Sistem Affirmative action atau yang lebih dikenal dengan sistem kuota yaitu dengan memberikan proporsi atau jumlah kepada perempuan untuk menduduki jabatan legislatif, sehingga kepentingan perempuan dalam politik bisa terwakili, untuk negara Indonesia kuota yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan negara lain yaitu sebesar 30% untuk perempuan di parlemen ini pun masih memakian rujukan dari sidang Internasional Perlement Unio (IPU) pada tahun 1994 di Beijing dan jugs sesuai dengan persetujuan PBB tentang kuota perempuan di perlemen. Dengan di undangkannya atau disyahkan undang-undang pemilu beberapa waktu yang lalu terutama pasal 65 ayat ( I ) yang memuat tentang kuota 30% bagi perempuan di parlemen ini merupaka langka awal bagi perjungan perempuan untuk menduduki jabatan politik dalam proses pemberdayaan perempuan dengan cara adanya keterlibatan perempuan dalam partai politik karena setiap orang yang akan menduduki jabatan di legislatif di calonkan oleh partai politik.