PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN

Penelitian ini mengevaluasi penegakan izin reklame di Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Kebijakan ini bertujuan untuk menata pemasangan reklame agar lebih tertib, legal, menjaga estetika lingkungan, serta meningkatkan pendapatan daerah. Metode penelitian meliputi analisis yuridis empiris, wawancara dengan pejabat terkait, dan tinjauan lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar izin reklame melibatkan Kantor Pelayanan Perizinan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR). Upaya penegakan dilakukan melalui pemberian surat peringatan dan pembongkaran paksa reklame yang melanggar. Namun, masih banyak pelanggaran yang ditemukan. Faktor penghambat penegakan hukum meliputi pelanggaran peraturan, kurangnya personil penegak hukum, keterbatasan anggaran, dan ketidakpatuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan izin reklame telah memberikan kontribusi positif, diperlukan evaluasi dan peningkatan sistem perizinan serta pengawasan yang lebih efektif untuk meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan tata ruang kota.