THE PRESIDENT APPOINTMENT OF THE INTERIM GOVERNOR:A CONSTITUTIONAL DESIGN IN DEMOCRATIC TRANSITION BEFORE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS 2024

MUHAMMAD ALWAN ZAIN NUSANTARA (2024) THE PRESIDENT APPOINTMENT OF THE INTERIM GOVERNOR:A CONSTITUTIONAL DESIGN IN DEMOCRATIC TRANSITION BEFORE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS 2024. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (360kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only

Download (626kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (680kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (17MB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (470kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (450kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (711kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (31MB)

Abstract

Pemerintah pusat mengangkat pejabat pelaksana tugas (Plt) pada masa transisi menjelang pemilu 2024 untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akibat penundaan pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua tujuan, yaitu pertama, mengetahui mekanisme pengangkatan pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dan kedua, mengetahui implikasi pengangkatan pejabat pelaksana tugas (Plt) terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pemerintah pusat selama ini bertanggung jawab dalam pengangkatan pejabat, tetapi hingga saat ini belum ada mekanisme yang jelas untuk proses ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai pemegang konstitusi dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pilkada, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan bahwa pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksanaan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan agar pengangkatan pejabat dilaksanakan berdasarkan asas hukum dan demokrasi. Sayangnya, pemerintah tidak mematuhi arahan tersebut sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengangkatan pejabat yang diantisipasi dapat berdampak buruk terhadap efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Appointment Mechanism; Constitutional Court; Interim Regional Head; Legal And Democratic Principles; Regional Government Administration
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum S1
Depositing User: Eko Kurnawan
Date Deposited: 21 Oct 2024 01:19
Last Modified: 21 Oct 2024 01:19
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/48161

Actions (login required)

View Item
View Item