THE PRESIDENT APPOINTMENT OF THE INTERIM GOVERNOR:A CONSTITUTIONAL DESIGN IN DEMOCRATIC TRANSITION BEFORE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS 2024

Pemerintah pusat mengangkat pejabat pelaksana tugas (Plt) pada masa transisi menjelang pemilu 2024 untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akibat penundaan pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua tujuan, yaitu pertama, mengetahui mekanisme pengangkatan pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dan kedua, mengetahui implikasi pengangkatan pejabat pelaksana tugas (Plt) terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pemerintah pusat selama ini bertanggung jawab dalam pengangkatan pejabat, tetapi hingga saat ini belum ada mekanisme yang jelas untuk proses ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai pemegang konstitusi dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pilkada, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan bahwa pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksanaan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan agar pengangkatan pejabat dilaksanakan berdasarkan asas hukum dan demokrasi. Sayangnya, pemerintah tidak mematuhi arahan tersebut sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengangkatan pejabat yang diantisipasi dapat berdampak buruk terhadap efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.