UNAUTHORIZED FILM CLIP DISTRIBUTION ON SOCIAL MEDIA: PERSPECTIVES ON LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan solusi kerugian yang tersedia akibat distribusi film tanpa izin di media sosial. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum melalui tinjauan pustaka, dengan menggabungkan pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 dan 113. Pasal 9 memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mengizinkan atau melarang penggunaan ciptaannya, sedangkan Pasal 113 memberikan sanksi pidana. untuk pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja untuk melindungi karya sinematografi dari penggunaan tidak sah, termasuk distribusi online. Pemegang hak cipta dapat meminta penghapusan konten yang melanggar oleh penyedia layanan internet atau platform media sosial berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Hak Cipta. Mereka juga dapat meminta ganti rugi melalui tuntutan hukum perdata dan, jika terjadi pelanggaran yang disengaja, melakukan tindakan pidana. Mekanisme hukum ini memastikan pemegang hak cipta dapat menegakkan haknya dan mendapatkan ganti rugi atas penggunaan yang tidak sah.