E-COMMERCE IN CIVIL LAW: TAX IMPLICATIONS IN INDONESIA

Studi ini mengkaji hubungan antara perdagangan elektronik dan hukum perdata di Indonesia, dengan fokus pada implikasinya terhadap pemungutan pajak. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian pustaka yang ekstensif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa transaksi perdagangan elektronik sebagian besar diatur oleh kontrak elektronik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016. Kontrak elektronik ini memungkinkan transaksi yang efisien, sehingga tidak perlu lagi pertemuan fisik. Inti dari transaksi ini adalah hak konsumen, termasuk perlindungan informasi dan data pribadi yang akurat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022. Dalam hal pemungutan pajak, perdagangan elektronik tunduk pada peraturan di bawah Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN, dan peraturan Kementerian Keuangan tertentu. Peraturan ini mengharuskan penyedia layanan digital tertentu untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi, untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pajak nasional. Konteks hukum perdata e-commerce di Indonesia dibentuk oleh dua aspek utama: kontrak elektronik dan keabsahan hukumnya. Kontrak elektronik, yang dibuat, disetujui, dan ditandatangani melalui platform digital seperti email, aplikasi berbasis web, dan sistem manajemen kontrak daring, menyederhanakan proses bisnis dengan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan transaksi tradisional secara signifikan.