PENTINGNYA PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN PENGUATAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL

Gagasan terhadap masukan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) ke dalam ranah Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Hal ini muncul dilatarbelakangi oleh hak konstitusional warga negara seringkali tercederai oleh berbagai pihak, termasuk ketidakpatuhan penyelenggara negara dan penyalahgunaan wewenang baik di ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Skripsi ini membahas bagaimana pentingnya mekanisme constitutional complaint bagi penguatan hak konstitusional serta melihat apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penerapan mekanisme di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan, demi memperkokoh makna kehidupan konstitusional warga negara Indonesia dan sebagai upaya jalur hukum terakhir terhadap terlanggarnya hak konstitusional warga negara, wewenang pengaduan konstitusional perlu diberikan kepada MK sebagai bentuk supremasi konstitusi dalam mengatur kedaulatan rakyat, karena pengaduan konstitusional adalah bagian dari masalah pengujian konstitusional (constitutional review). Hal ini secara jelas dan tegas tertuang dalam spirit Pembukaan UUD 1945 dan sejalan dengan esensi kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terdapat faktor pendorong dalam penerapan mekanisme ini berupa penguatan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara, namun mekanisme tersebut masih terhambat oleh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.