PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL MELALUI MARKETPLACE DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

Penelitian ini menganalisis mekanisme jual beli produk makanan kemasan melalui marketplace terkait keamanan status halal dan perlindungan konsumen menurut hukum Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah mekanisme marketplace menjamin status halal dan bagaimana hukum perlindungan konsumen Indonesia menjamin kehalalan produk yang dijual secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang mencakup penelaahan terhadap peraturan dan regulasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjaminan halal saat ini belum sepenuhnya efektif. Proses pengisian nomor sertifikasi halal bersifat opsional, sehingga produk tanpa sertifikat halal masih dapat dijual, menyebabkan ketidakpastian dan potensi kecurangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengharuskan semua makanan bersertifikasi halal atau mencantumkan keterangan jika tidak halal. Ketidakjelasan status halal ini memungkinkan pelanggaran oleh pelaku usaha yang tidak jujur. Terdapat pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar, termasuk sanksi administratif dan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, perlindungan konsumen terhadap produk tanpa label halal di marketplace perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan regulasi yang lebih jelas.