POLEMIK KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Penerbitan Perppu oleh Presiden harus diterbitkan berdasarkan hal-ihwal kegentingan memaksa seperti yang tertuang di Keputusan MK No.138/PUU-VII/2009. Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang dikaitkan dengan Putsan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memutus bahwa UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitutional bersyarat memiliki kekuatan hukum mengikat bahwa pembentuk undang-undang yaitu DPR harus memperbaiki pembentukan undang-undang tersebut dalam waktu 2 tahun pasca putusan. DPR tidak melakukan perbaikan pembentukan UU, akan tetapi Presiden menerbitkan Perppu dengan materi yang sama dengan UU Cipta Kerja. Alasan dan latar belakang penerbitan Perppu Cipta Kerja yang tertuang di dalam konsideran menjelaskan alasan yang digunakan Presiden dalam penerbitannya, mencakup aspek keadaan mendesak yang menimbulkan kebutuhan hukum dan terjadinya kekosongan hukum berdasarkan �kegentingan memaksa� bahwa negara sedang mengalami krisis ekonomi. Tujuan penelitian ini mengkaji aspek kebutuhan hukum dan kekosongan hukum dari penerbitan Perppu Cipta Kerja serta konsekuensi bagi Presiden apabila menerbitkan Perppu yang tidak memenuhi syarat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan data. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Perppu tersebut diterbitkan tidak berdasar syarat kegentingan memaksa dalam aspek kebutuhan hukum dan kekosongan hukum. Konsekuensi hukum yang diterima Presiden ialah judicial review Perppu, otoritarinsme dan impeachment / pertanggung jawaban Presiden.