PENGARUH SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP PROSES PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi merupakan jenis pemerintahan dimana rakyat memegang kendali politik, baik secara langsung atau pun melalui wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), disebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, hal tersebut menunjukan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai. sistem multipartai dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 memberikan dampak yang begitu penting baik dari sisi positif maupun negatif terhadap dinamika politik dan juga tata kelola pemerintah yang lebih demokratis. Namun permasalahan yang di timbulkan dengan penerapan sistem multi partai dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden yakni proses negosiasi antar partai yang lama dan kompleks, serta pembentukan koalisi yang tidak stabil dan logis. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif menggunakan bahan hukum jurnal, peraturan perundang-undangan atau literatur hukum. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik dengan menggunakan sistem multi partai dan presidential threshold, calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Secara keseluruhan, sistem multipartai memengaruhi proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 melalui pembentukan koalisi yakni dengan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebagai pendukung capres-cawapres Anis-Muhaimin, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Prabowo-Gibran, dan Tim Pemenang Nasional sebagai pendukung Ganjar-Mahfud.