THE USING OF ADJUDICATION INSETTLING THE BANKING DISPUTE IN LAPSPI

<p>Perubahan fungsi, tugas, pengaturan, dan kewenangan pengawas dari BI menjadi OJK telah membawa perubahan yang menyeluruh dan sistematis dalam pengaturan sistem, pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, dan perlindungan kepada nasabah bank. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61 / POJK.07 / 2020 yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di setiap sektor jasa keuangan. Dengan demikian, asosiasi sektor perbankan telah membentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang beroperasi pada awal tahun 2016. Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI. Materi dalam penelitian ini adalah; persyaratan penyelesaian sengketa, bentuk penyelesaian sengketa, dan tata cara penyelesaian sengketa. Penelitian empiris ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum, baik data primer maupun sekunder diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Bapak Andi Sutardi Sekretaris LAPSPI, dokumentasi dan referensi dari berbagai sumber atau media. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa melalui LAPSPI merupakan sengketa perdata yang timbul antara pihak-pihak yang terkait dengan perbankan. Bentuk penyelesaian sengketa perbankan yang diberikan oleh LAPSPI berupa Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase. Berdasarkan wawancara dengan Sekjen LAPSPI Bapak Andi Akhmad Sutardi di LAPSPI, saat ini metode penyelesaian sengketa perbankan yang paling sering digunakan adalah 99% melalui Mediasi dan 1% menggunakan Arbitrase. Yang menyebabkan sejak pembentukan LAPSPI belum ada yang menggunakan metode penyelesaian sengketa perbankan melalui Ajudikasi.</p>