THE COMPLEXITIES OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN SUDAN, FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC SERVANTS:A CASE STUDY OF KHARTOUM STATE.

Pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan penyampaian layanan publik kepada masyarakat. Di seluruh dunia, penerapan proyek e-Government meningkat karena adanya manfaat yang dapat diperoleh melalui e-Government bagi individu, pemerintah, dan organisasi. Pemerintahan digital memberikan beberapa manfaat bagi administrasi publik antara lain peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan peningkatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penggunaan TIK oleh lembaga pemerintah memungkinkan warga negara mengakses informasi dengan mudah. Meskipun ada kemajuan progresif dalam penerapan E-Government di seluruh dunia, penerapan difusi e-Government masih jauh dari tahap memuaskan di negara-negara berkembang seperti Sudan. Meskipun terdapat peningkatan penekanan global terhadap penerapan e-Government, masih terdapat kekurangan dalam studi komprehensif yang berfokus secara khusus pada kompleksitas penerapan e-Government di Sudan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami faktor-faktor penting yang mempengaruhi penerapan E-Government di Sudan, dari sudut pandang pegawai publik di Sudan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan adaptasi pegawai negeri di Sudan terhadap pesatnya kemajuan teknologi. Penelitian sebelumnya melaporkan temuan yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga publik. Studi mengenai pemerintahan digital telah dilakukan dengan menggunakan model yang tidak sepenuhnya mencakup kompleksitas implementasi e-Government dari sudut pandang pegawai publik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan model kompleksitas adopsi e-Government. Model penelitian dikembangkan berdasarkan literatur e-Government di negara-negara berkembang, model tersebut merupakan perluasan dari model Lima Kategori Klasifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi E-Government (FCC). pendekatan metode campuran diadopsi untuk mencapai tujuan penelitian ini. 151 pegawai negeri Sudan disurvei untuk memvalidasi model yang direvisi. PlS-SEM digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan 6 pegawai publik Sudan, dan pengguna e-Government. Dan mengadopsi analisis tematik. Nvivo 12Plus diadopsi untuk analisis data kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa 98% kompleksitas implementasi e-Government di Sudan dapat dijelaskan oleh enam faktor terukur dari model yang dikembangkan, yaitu tantangan politik, hambatan keuangan, kendala organisasi, faktor budaya, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, dan faktor adaptasi. 2% kompleksitas penerapan e-Government dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terukur. Temuan menunjukkan bahwa faktor politik merupakan kendala yang paling berdampak pada adopsi E-Gove di Sudan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala budaya seperti bahasa dan persepsi agama tidak mempengaruhi penerapan e-Government di Sudan. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap penelitian pemerintahan digital baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Dari aspek teoritis, penelitian ini memperluas Model FCC dengan menambahkan faktor Adaptasi yang meliputi kurangnya pemutakhiran informasi di website, kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi baru, kurangnya kemampuan mempelajari E-skill baru, dan kurangnya pergantian alat. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini membantu pemerintah dengan menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi dalam keberhasilan penerapan layanan elektronik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengambil keputusan yang tepat untuk menghilangkan hambatan dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menyelidiki tantangan penerapan e-Government dari perspektif pegawai negeri di Sudan. Ada berbagai pemangku kepentingan dengan persepsi berbeda mengenai kompleksitas E-Government seperti organisasi swasta dan bisnis. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan perspektif-perspektif ini untuk memperluas cakupan studi e-pemerintah untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai isu-isu penting dalam penerapan e-pemerintah.