HAK WARIS PEREMPUAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF TRIANGULAR CONCEPT OF LEGAL PLURALISM

Penelitian ini menganalisis hak waris perempuan di Indonesia menggunakan perspektif Triangular Concept of Legal Pluralism menurut Wermer Menski. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, kasus, dan interpretasi, datanya sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dan diinterpretasi untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, hak waris ada pada anak laki-laki, anak perempuan tidak mempunyai hak waris, tetapi dapat menerima pemberian dari harta waris. Pembagian waris berdasarkan hukum adat mengutamakan kekeluargaan dan perdamaian, namun jika ada pihak yang tidak setuju dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belum seragam dalam memutuskan sengketa waris adat, ada yang berdasarkan hukum adat bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak waris, namun ada juga yang berdasarkan hukum negara bahwa anak perempuan mempunyai hak waris sama dengan anak laki-laki. Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 197K/Sip/1961, berpendapat hak waris anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Mahkamah Agung konsisten dengan pendapat tersebut, setelah lima puluh tujuh tahun, kemudian ditetapkan menjadi yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Penetapan tersebut jika dianalisis menggunakan Triangular Concept of Legal Pluralism dari Wermer Menski, diketahui hak waris perempuan di Indonesia sudah berada pada Level-2 sampai dengan Level-4, karena sudah mempertimbangkan pengaruh hukum internasional. Sedangkan, Level-5 tidak sesuai dengan hukum di Indonesia karena unsur hukum agama dihilangkan, diganti dengan hukum alam. Penelitian ini merekomendasikan agar Level-5 sesuai dengan hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila maka perlu ditambahkan bahwa hukum alam, hukum adat, hukum positif, dan hukum internasional berada dalam lingkaran hukum agama sesuai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, terutama sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.