PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENGEDARAN NARKOTIKA

Latar belakang pada penelitian ini adalah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dalam pengedaran narkotika. Penyimpangan tersebut dibuktikan dengan kasus pengedaran narkotika oleh Perwira Tinggi Polri, Irjen TM yang telah melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus lain terungkap di wilayah Kepolisian Resor Pacitan yaitu Aiptu AW, dengan barang bukti yang telah disita sebanyak 571 gram sabu-sabu siap edar. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana serta hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yudiris normatif dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), dengan cara meneliti bahan pustaka dari bahan hukum primer,bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, anggota Polri yang terlibat dalam kasus narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu berdasarkan hukum. Pertanggungjawaban pidana tersebut berdasarkan asas culpabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain hukuman pidana, anggota Polri yang terbukti bersalah juga dapat dikenakan sanksi disiplin internal, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam hal pelaksanaan pertangggungjawaban pidana terdapat hambatan dalam internal kepolisian, yaitu lemahnya mentalitas penegak hukum, kurangnya komitmen dan kesadaran, kurangnya pengawasan dan pembinaan faktor psikologis penegak hukum itu sendiri.