PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Kemajuan teknologi telah menjadikan banyak pinjaman kredit ditawarkan secara online. Dengan kecanggihan teknologi finansial digital, kini uang langsung masuk ke rekening peminjam hanya dengan mengklik satu tombol di ponsel, seperti menjentikkan jari. Selain menawarkan pinjaman kredit yang mudah, ada masalah dalam pelaksanaannya, paling menonjol adalah masalah gagal bayar, dimana debitur tidak dapat melunasi pinjaman dan bunganya setelah jatuh tempo. Penagih hutang yang sedang marak pada kreditur online biasanya melakukan terror dan pengancaman, bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menekan dan mengintimidasi debitur yang dianggapnya bermasalah. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi meninjau secara perdata bagaimana debitur dapat dilindungi dari penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi pinjaman dana online. Penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif, dimana dalam pembahasan permasalahan ini menggunakan aturan hukum serta bahan kepustakaan sebagai sumber dalam penulisan. Penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terdiri dari preventif dan represif. Secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran penyalahgunaan data pribadi tertuang dalam Bab VI Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yaitu kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi mulai pasal 20 sampai dengan pasal 56. Perlindungan secara represif sebagai upaya memulihkan gangguan penyalahgunaan data pribadi dapat melalui jalur litigasi, mengajukan gugatan perdata ganti rugi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12, sedangkan melalui jalur non litigasi, dapat melakukan pengaduan kepada Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.