DAMPAK PROGRAM REVITALISASI POS LINTAS BATAS NEGARA PERBATASAN RI-MALAYSIA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ERA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO

<p>Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan serangkaian program yang di usung oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di sekitar wilayah perbatasan yang berkaitan dengan nawacita Presiden. Program yang di lakukan di wilayah perbatasan tersebut berupa pembangunan dalam rangka revitalisasi bangunan fisik PLBN yang menjadi objek vital lalu lintas kegiatan perekonomian masyarakat antara negara Indonesia dan Malaysia. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak program revitalisasi pembangunan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Entikong di Kabupaten Sanggau, dan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu terhadap kesejahteraan sosial masyarakat yang berada di sekitarnya setelah proses program revitalisasi tersebut dilakukan. Hal tersebut dilihat dari proses revitalisasi aspek lingkungan fisik dan indikator kesejahteraan sosial yang terdiri dari aspek pendapatan (ekonomi), kesehatan, dan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan deskripsikan temuan-temuan yang ada di lapangan serta menganalisis dan menemukan perspektif di antara pemerintah dan masyarakat dengan proses Crosstab Query Nvivo 12 Plus.</p>

<p>Dalam proses perencanaan program pembangunan PLBN Terpadu wilayah Kalimantan Barat, di jelaskan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang melibatkan 26 stakeholder dalam program pembangunannya. Ketiga PLBN tersebut diantaranya Aruk, Entikong, dan Badau. Pembangunan PLBN tersebut dilakukan rata-rata 2 kali tahapan pembangunan dengan anggaran yang ditentukan berdasarkan ketetapan pada perencanaan pembangunan tersebut. Maka pembangunan tersebut diharapkan memiliki daya guna dan daya saing yang unggul serta memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat yang berada di lingkungan perbatasan. Selayaknya pembangunan perbatasan, beberapa tahapan yang dilaksanakan memang membutuhkan perhatian khusus mengingat beragam kebutuhan yang harus dilengkapi di tiap kawasan karena tiap perbatasan memiliki katakteristik yang berbeda. Maka hasil pembangunan PLBN tersebut didorong untuk meningkatkan kesejateraan sosial di wilayah perbatasan. Kesejahteraan sosial pada tiga wilayah yang berada di wilayah perbatasan belum begitu mengarah ke tren yang lebih baik. Tetapi dapat dilihat dari pandangan dan pengamatan bahwa kesejahteraan sosial yang lebih mencolok dari sisi pendapatan (ekonomi), kesehatan, dan pendidikan yang dinilai baik berada di wilayah PLBN Entikong. Pada lingkungan Aruk dan Badau didapat dengan hasil yang relatif sama. Namun beberapa aspek kesehatan dan pendidikan diantaranya ada yang mencukupi dan ada yang belum. Setelah program revitalisasi pembangunan PLBN berjalan, perlu adanya proses pengamatan dan pemantauan langsung dari pemerintah Pusat yang terkait mengelola wilayah perbatasan. Hal itu memberikan terobosan yang baru dan inovasi untuk meningkatkan fungsi PLBN dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat wilayah atau lingkungan PLBN.</p>