PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL DALAM PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA DI PT. IGP INTERNASIONAL

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan perlindungan hak upah pekerja pada PT. IGP Internasional serta guna mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hak upah pekerja yang terjadi pada PT. IGP Internasional. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji fakta di lapangan. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat temuan bahwa pekerja tidak mendapatkan Haknya yaitu pemberian upah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah diatur secara jelas pada Pasal 60 ayat (2) Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha harus membayarkan upah pekerjanya tidak boleh di bawah upah minimum yang berperan sebagai batasan upah terendah yang diberikan kepada pekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sudah seharusnya melakukan antisipasi terhadap tindakan pengusaha yang tidak memenuhi hak pekerjanya, dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu menjalankan tugasnya selaku pencegahan permasalahan hubungan industrial sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021. Bahwa hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor hambatan yang terjadi yaitu dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai peraturan perusahaan, bahwa hal-hal tersebut merupakan faktor penghambat dalam perlindungan hak upah pekerja.