MOTORCYCLE MODIFICATION UNDER INDONESIAN LAW

Modifikasi sepeda motor di Indonesia bukanlah fenomena baru; kegiatan ini telah lama dilakukan oleh berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari modifikasi sederhana hingga drastis. Tren modifikasi yang terus berkembang sering kali menghadapi pro dan kontra akibat banyaknya modifikasi yang melanggar peraturan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai alasan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pemahaman tentang aturan yang berlaku, dan peraturan yang ambigu terkait modifikasi. Di Indonesia, modifikasi diatur oleh beberapa peraturan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012, dan lainnya. Jika melihat kondisi saat ini, peraturan yang ada tampaknya belum cukup untuk menangani pelanggaran modifikasi sepeda motor. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelanggaran modifikasi yang terjadi di masyarakat serta menilai kecukupan peraturan yang ada dalam menangani masalah tersebut. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu metode yang melibatkan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum untuk menganalisis masalah yang ada, hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum cukup untuk mengatasi masalah modifikasi sepeda motor dan memerlukan perubahan untuk mencakup semua aspek pelanggaran yang ada.