APRINA HARTINI (2024) PERAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA YANG TERKENA PHK DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (1MB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (504kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (279kB)
Bab I.pdf
Download (418kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (497kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (178kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (730kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (172kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (398kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (566kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (654kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Organisasi Perangkat Daerah (ODP) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, khususnya Mediator pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, berperan penting dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan kerja terhadap kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Yogyakarta. Dinsosnakertrans berperan dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan adil menangani perselisihan. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana peran dari Dinsosnakertrans dalam proses penyelesaian perselisihan PHK serta faktor yang menjadi hambatan Dinsosnakertrans dalam proses penyelesaian PHK, tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran dan kendala yang dihadapi Dinsosnakertrans dalam proses penyelesaian PHK. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data mencakup data primer dan sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan Mediator Hubungan Industrial, dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinsosnakertrans dalam penyelesaian kasus PHK telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, masih terdapat kendala dalam proses penyelesaian perselisihan PHK, sehingga upaya tambahan diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, Termination of Employment Relations, Workers |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Bima |
Date Deposited: | 26 Dec 2024 09:07 |
Last Modified: | 26 Dec 2024 09:07 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/48908 |