DIAN RIZKITA SARI (2024) PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN WONOSOBO. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (360kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (156kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam pemenuhan hak pekerja yang mengalamai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK di Kabupaten Wonosobo. Dalam menjawab tujuan penelitian teresebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dengan mengkaji fakta dilapangan. Dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat temuan bahwa beberapa kasus pekerja tidak mendapatkan haknya berupa uang pisah, uang kompensasi dan uang pesangon dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, bahwa dalam hal terjadi PHK maka pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima, uang kompensasi, dan uang pisah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sudah seharusnya memberikan antisipasi terhadap tindakan pengusaha yang mengabaikan terhadap hak pekerja. Tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi kewajibanya sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018. Bahwa dalam pemenuhan hak pekerja tersebut ditemukan adanya faktor penghambat antara pihak perusahaan dengan pekerja karena kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban dan faktor penghambat dari pihak pengusaha dan pekerja itu sendiri. Hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK.
Dosen Pembimbing: | Bagus Sarnawa, Dr., SH., M.Hum. | NIDN0021086802 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Uncontrolled Keywords: | Fulfillment of Rights, Workers, Layoffs |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Fauzi Hernandi |
Date Deposited: | 17 Feb 2025 02:41 |
Last Modified: | 17 Feb 2025 02:41 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/48935 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |