IMPLEMENTASI KONVENSI PBB 1982 TENTANG HUKUM LAUT MENGENAI DELIMITASI BATAS ZONA MARITIM NEGARA YANG DIPENGARUHI OLEH FITUR MARITIM PADA KASUS BANGLADESH vs MYANMAR

<p>Konflik Bangladesh dan Myanmar merupakan kasus batas maritim atas laut teritorial, zona ekonomi ekslusif, dan landas kontinen termasuk landas kontinen di luar 200 nm di Teluk Benggala. Bangladesh menganggap aktivitas ekplorasi dan eksploitasi oleh Myanmar menyebabkan klaim tumpang tindih atas wilayah laut yang akan mengurangi hak maritim Bangladesh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi UNCLOS 1982 mengenai delimitasi batas maritim pada kasus Bangladesh vs Myanmar yang dipengaruhi oleh fitur maritim. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep (<em>conceptual approach</em>) dan pendekatan kasus (<em>case approach</em>). Hasil penelitian didapatkan bahwa Bangladesh menolak pernyataan Myanmar untuk mengabaikan pulau St. Martin dan klaim memakai metode garis sama jarak (<em>equidistance line</em>) pada delimitasi batas maritim atas zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen. Akhirnya, sengketa batas maritim di Teluk Benggala ditransfer ke ITLOS berdasarkan Pasal 293 UNCLOS 1982 dan Pasal 23 Statuta ITLOS atas pernyataan para pihak menyetujui yurisdiksi ITLOS didasarkan Pasal 287 ayat (1) UNCLOS 1982 untuk menyelesaikan sengketa delimitasi batas maritim di Teluk Benggala dengan putusan akhir memberikan efek penuh terhadap pulau St. Martin dalam delimitasi laut teritorial dan tidak memberikan efek kepada pulau St. Martin pada delimitasi ZEE dan Landas Kontinen termasuk di luar 200 nm yang tidak dianggap sebagai keadaan yang relevan walaupun pulau St. Martin telah memenuhi kualifikasi Pasal 121 UNCLOS 1982.</p>

<p><strong>Kata Kunci</strong> :<em> Delimitasi Batas Maritim, Fitur Maritim, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Kasus Bangladesh vs Myanmar di Teluk Benggala, UNCLOS 1982.</em></p>