PERTAGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI & POLRI DALAM OPERASI PENGAMANAN DAERAH RAWAN DI PROPINSI PAPUA DALAM GARIS KOORDINASI

Penulisan ini adalah hasil penelitian tentang pertanggungjawaban pidana anggota militer dan anggota polisi yang melakukan tindak pidana di Propinsi Papua dalam garis kordinasi, yang di rumuskan tentang bagaimana pemeriksaan koneksitas terhadap anggota militer dan anggota kepolisian, bagimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer dan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, serta bagaimana perspektif pemeriksaan koneksitas yang akan datang, tujuannya adalah untuk mengungkap sejauh mana pola pemeriksaan dan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana yang di lakukan anggota militer dan kepolisian serta merumuskan perpspektif pemeriksaan koneksitas yang akan datang, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatannya adalah Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Mengenai asas tiada Pidana tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld beginsel) Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana anggota militer dan anggota kepolisian yang menunjukkan bahwa seseorang anggota polisi terdapat unsur kesalahan dan kesengajaan sehingga dapat dipidana, jadi, prinsipnya asas ini bertolak dari asas kesalahan (liability based of fault). Asas itu juga telah di rancang dalam Pasal 36, 37 RKUHP, Dalam pengertian tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan hasil telah terbukti secara sah dan meyakinkan anggota militer melakukan tindak pidana penganiayaan dan meninggalkan Pos, dan anggota polisi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana sehingga unsur kesalahan, kesengajaan dan kealpaan sebagimana yang di rumuskan telah terbukti dan terpenuhi, terhadap si pembuat pidana kemampuan untuk mempertanggungjawaban pidananya tidak dapat di tolak, karena asas kesalahan ini adalah untuk dapat mempertanggungjawaban pidananya. Dalam pemeriksaan koneksitas yang akan datang terdapat dua faktor yaitu faktor Yuridis dan Non Yuridis dimana faktor yuridis mencakup keterbatasan peraturan, terhambatnya birokrasi dan teknis yang rumit. Sementara, Non Yuridis mencakup historis, karakteristik dan psikologis, sehingga sistem spliting merupakan salah satu bentuk yang efektif dalam pemeriksaan koneksitas kedepan.