Sella Safitri (2021) Pengaturan dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Balikpapan. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (615kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (32kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (146kB)
Bab I.pdf
Download (388kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (344kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (183kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (702kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (151kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (228kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (5MB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (689kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB)
Abstract
<p>PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah tersebar di wilayah Indonesia, termasuk Balikpapan. Peraturan yang dibuat tidak boleh memberatkan para pekerja, apalagi melanggar hak-hak pekerja. Hak-hak pekerja harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja. Namun, di lapangan masih terdapat hak-hak pekerja tetap yang belum terpenuhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya: 1) Bagaimanakah pengaturan dan pemenuhan hak-hak pekerja di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Balikpapan? dan 2) Faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak-hak pekerja di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Balikpapan?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang dibuat oleh perusahaan untuk para pekerjanya berdasarkan pada Surat Edaran Direksi No. 43/DIR/CMO/2011 dan perusahaan telah memenuhi hak-hak pekerjanya sesuai dengan peraturan perundangan. Namun, hak bagi perempuan khususnya cuti haid tidak diberikan. Selain itu, hak pekerja untuk menikah tidak dapat diberikan oleh perusahaan, karena pengaturan tersebut harus dapat ditaati oleh pekerja. Faktor penghambat pemenuhan hak-hak pekerja, diantaranya faktor pengusaha dan faktor perjanjian/kesepakatan.</p>
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 17 Dec 2021 03:00 |
Last Modified: | 17 Dec 2021 03:00 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/5030 |