PEMBATALAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 267/PDT.G/2019/PN JKT.TIM)

<p>Akta pengikatan jual beli (APJB) merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilakukan peralihan hak atas tanah di PPAT yang mengandung hak dan kewajiban bagi para pihak serta dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Namun, dalam kondisi tertentu perjanjian pengikatan jual beli dapat ditemukan terjadinya pembatalan oleh salah satu pihak ke pengadilan karena adanya perbuatan melawan hukum seperti kasus perdata pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 267/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan APJB hak atas tanah dan akibat hukum pembatalan akta tersebut. Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka terhadap peraturan-peraturan dan literatur terkait dengan objek permasalahan. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan APJB hak atas tanah yaitu perjanjian pengikatan jual beli antara penjual (pihak penggugat) dan pembeli (pihak tergugat) tanpa atau tidak dilandasi surat kuasa khusus menjual atau melakukan pengikatan jual beli sehingga terbitnya akta tersebut cacat hukum. Akibat hukum yang timbul atas pembatalan APJB hak atas tanah tersebut yaitu batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak lagi.</p>

<p><strong>Kata Kunci </strong>: <em>Akta Pengikatan Jual Beli, Pembatalan, Perbuatan Melawan Hukum.</em></p>