DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di
masyarakat. Dalam tindak pidana pornografi ini ada berbagai macam motif dan
alasan yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Belum tegasnya
penerapan peraturan yang dianut oleh hakim dalam menangani tindak pidana
pornografi ini menyebabkan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana
pornografi berbeda antara satu dan yang lain. Penelitian ini akan menjelaskan
terkait dengan perbedaan putusan hakim yang berbeda dengan kasus yang sama
atau biasa disebut dengan disparitas pidana menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian
ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan mempelajari data-data
yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan hakim
di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan
Nomor.348/Pid.Sus/2017/PN.Yyk dengan sanksi pidana 1 (satu) tahun penjara
dan putusan Nomor.20/Pid.B/2019/PN.Yyk dengan sanksi pidana 9 (sembilan)
bulan penjara. . Dalam kedua putusan tersebut pasal yang dilanggar sama yaitu
Pasal 35 UU No 44 Tahun 2008 tentang menjadikan orang lain sebagai objek
tindak pidana pornografi namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda.