PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LIMBAH BATIK INDUSTRI RUMAHAN DI KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

<p>Dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup merupakan sebuah implementasi dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Namun pada kenyataannya di Kota Pekalongan pembuangan limbah batik ke sungai tanpa melalui proses pengolahan masih terjadi, dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah cair batik di Kota Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan dua cara yaitu, studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi terhadap pelaku pencemaran limbah cair batik di Kota Pekalongan belum dilaksanakan dengan baik. Adapun faktor penghambat penegakan sanksi terhadap terhadap pelaku pencemaran yang diakibatkan limbah cair batik di Kota Pekalongan diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu kurangnya koordinasi dan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang sangat rendah terhadap lingkungan</p>