PENEGAKAN HUKUM IZIN REKLAME DI KABUPATEN KULON PROGO

Pemerintah Daerah yang baik memiliki sistem yang mampu memberikan ketenteraman bagi masyarakatnya melalui Peraturan Daerah. Peraturan di tingkat pemerintah daerah yang dibuat pada realitasnya tidak dapat berjalan mulus. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi pelanggaran, untuk itu perlu adanya upaya penegakan hukum izin reklame di Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Jenis data yang digunakan terdiri dari jenis data primer dan sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Responden pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP Kabupaten Kulon Progo. Pada penelitian hukum empiris analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum terkait dengan hukum izin reklame di Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh Satpol PP di Seksi Pembinaan dan Pengawasan. Pelanggaran reklame diperoleh berdasarkan patroli, laporan warga dan hasil dari mempelajari dokumen tembusan dari DPMPT selaku pihak yang memberikan izin. Pelanggaran yang terjadi berupa masa izin telah habis, peletakan dan jumlah reklame tidak sesuai dengan izin, dan melanggar tempat yang tidak diperbolehkan memasang reklame. Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran reklame dan media informasi dilakukan secara non yustisi. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum izin reklame di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat terhadap hukum.