THE ANALYSIS OF PUBLIC SERVICE QUALITY FOR MOVING-BASED VOTE BY GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) OF BANTUL REGENCY IN PRESIDENTIAL ELECTION 2019

Sistem politik Indonesia telah berubah beberapa kali, mulai dari orde baru hingga era reformasi. Reformasi sering dianggap sebagai era demokrasi terutama dalam konteks pemilihan. Hubungan antara kualitas layanan publik dan pemungutan suara berbasis bergerak telah berfokus pada debat publik dan akademis sejak berdirinya demokrasi. Tingginya jumlah transmigrasi di Indonesia setiap tahun telah mempertanyakan kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia; apakah mereka dapat menyediakan layanan yang memadai dan memastikan hak untuk memilih orang. Menggunakan sepuluh indikator teori Kualitas Layanan Publik oleh Zeithmal (1990) dalam menganalisis kualitas layanan publik untuk pemungutan suara berbasis bergerak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam pemilihan Presiden pada tahun 2019, penelitian ini membahas bagaimana pemerintah daerah mempengaruhi partisipasi pemilih dan prinsip kualitas layanan publik yang signifikan. Menggunakan pendekatan metode campuran untuk menggambarkan ikhtisar tujuan penelitian secara komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa kinerja KPU Bantul untuk layanan suara berbasis Pemindahan dalam pemilihan Presiden pada tahun 2019 berhasil dilaksanakan dalam hal aksesibilitas, komunikasi, berwujud, keamanan, kompetensi, kesopanan, kesopanan, dan pemahaman pelanggan. Namun, ada beberapa indikator kualitas layanan publik yang belum diimplementasikan yang menyebabkan kegagalan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan secara memadai.