Penerapan Konsultasi Dalam Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Badan Usaha (Studi Persaingan Usaha Sehat di Indonesia)

<p>Sistem notifikasi di indonesia memberlakukan sistem post-notifikasi dan konsultasi. Post-notifikasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh pelaku usaha 30 (tiga puluh hari) setelah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Konsultasi adalah pemberitahuan yang dilakukan sebelum pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengkaji penerapan pengaturan kosultasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis melakukan studi komparatif antara keefektivitasan penerapan konsultasi di Indonesia yang bersifat <em>voluntary </em>dengan penerapan nya di Amerika Serikat yang bersifat <em>mandatory</em>. Penerapan pra-notifikasi di Indonesia yang disebut sebagai konsultasi, nyatanya kurang maksimal sebagai regulasi yang bersifat <em>promotive preventif.</em> penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan perbandingan. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan penerapan post-notifikasi dengan sifat <em>mandatory </em>dan konsultasi dengan sifat <em>voluntary</em> tidaklah cukup efektif dan efisien untuk menekan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terlebih lagi dengan pemberlakuan sanksi pembatalan merger yang dirasa sangat sulit untuk dilakukan terhadap perusahaan yang telah merger. Maka dari itu, berangkat dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa perlu adanya pengkajian ulang mengenai penerapan konsultasi yang bersifat <em>voluntary.</em></p>