KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi PT. Asuransi Syariah Mubarakah pada Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi syariah yang mengalami kepailitan, (2) Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi Syariah dalam pencairan klaim pemegang polis asuransi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunkan tiga bahan hukum, yaitu hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian. Bahan hukum diolah secara deduktif dan metode analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif.

Hasil riset membuktikan kalau: (1) Peran hukum pemegang polis pada industri asuransi syariah yang hadapi kepailitan diatur dalam Hukum No 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian dalam Pasal 52 bagian (1). Dengan memakai dasar lex specialis derogate lex generalis hingga ketentuan hukum khusus wajib didahulukan daripada hukum umum ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Undang-undang Perasuransian. Setelah itu dengan memakai dasar Lex Posteriori Derogat Legi Priori. Dalam hukum kepailitan yang dikeluarkan tahun 2004, sebaliknya Undang-undang Perasuransian yang terkini keluar tahun 2014, hingga nyata disini lebih diprioritaskan mengenakan Hukum Perasuransian. (2) berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan bagi pemegang polis pada perusahaan Asuransi Syariah dalam pencairan klaim pemegang polis asuransi dapat dilihat dari perlindungan hukum secara preventif dan secara represif. Pada dasarnya perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan Asuransi Syariah diatur dalam Pasal 53 Ayat (1). Perlindungan preventif bagi pemegang polis dapat dilakukan dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas, pemberi nasihat, dan saran kepada Direksi. Kemudian dalam perlindungan represif yang diberikan dengan melakukan upaya penyelamatan. Pemberian suntikan dana dan diubah dalam bentuk badan hukum badan usaha bersama.