IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada tahun 2020 Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sehingga perlu adanya upaya pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), maka salah satu upaya pencegahan virus Covid-19 di LAPAS diberlakukan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi narapidana sesuai PERMENKUMHAM No. 10 tahun 2020. Kebijakan ini menimbulkan polemik di masyarakat diantaranya muncul kekhawatiran akan bertambahnya angka kriminalitas yang disebabkan oleh narapidana yang mendapat pembebasan melalui program asimilasi dan integrasi narapidana. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dan apa faktor penghambat implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yuridis dengan metode analisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Simpulan bahwa pelaksanaan asimilasi yang dilakukan dalam masa pandemi covid-19 disebut dengan asimilasi rumah dimana narapidana di rumahkan tanpa harus kembali ke LAPAS dengan tetap mendapatkan pengasawan dan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) secara daring, kemudian dilanjutkan dengan program integrasi. Narapidana yang gagal dalam program asimilasi dan integrasi akan dicabut hak-hak asimilasi dan integrasi ditambah dengan hukuman kejahatan baru yang narapidana lakukan. Adapun faktor penghambat implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana di masa pandemi Covid-19 yaitu tidak adanya Litmas untuk asimilas sehingga proses revitalisasi pemasyarakatan terhambat, Narapidana tidak memiliki sarana dan prasana yang mendukung program asimilasi dan integrasi secara daring, sistem administrasi yang kurang baik di LAPAS, keterbatasn PK, dan kurangnya artisipasi keluarga maupun partisipasi masyarakat