PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT TANAH DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS NOMOR 482/PID.B/2012/PN.SLM)

<p>Serifikat adalah pengakuan hak-hak atas tanah yang di atur dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Sertifikat hak-hak atas tanah dikuatkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seiring dengan tingginya nilai tanah dan pentingnya sertifikat sebagai akta otentik maka timbul permasalahan maraknya mengenai pemalsuan surat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam BAB XII Buku II membahas tentang memalsukan surat-surat, termasuk pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP hingga 276 KUHP. Pada Pasal 263 KUHP membahas membuat surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 264 membahas memalsukan akta-akta otektik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa sedang terjadi di Yogyakarta permasalahan mengenai pemalsuan surat. Dalam penyelesaian perkara pemalsuan surat, pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait dengan pasal-pasal Pemalsuan Surat, telah terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur tersebut dengan perbuatan terdakwa. Penulis melakukan analisis pertimbangan hakim mengenai unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan sesuat hak dan berpotensi menimbulkan kerugian.</p>