PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang memiliki tujuan persamaan dalam hukum atau di kenal dengan (eduality before the law), memiliki hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan dan perlindungan hak dapat diperoleh seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya berlaku untuk masyarakat normal, tetapi juga dapat diperoleh untuk masyarakat berkebutuhan khusus tentunya perlu ditingkatkan. Penanganan tingginya penyandang disabilitas Kota Yogyakarta dibentuklah Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya pemerintah merealisasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyandang disabilitas ikut pemenuhan haknya yaitu 1% untuk dipekerjakan. Penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus seperti pelatihan kerja yang difasilitasi pemerintah, informasi pekerjaan dan sosialiasi mengenai kuota penyandang disabilitas yang wajib dipekerjakan oleh perusahaan, tentunya menjadi keuntungan bagi penyandang disabilitas. Diharapkan penyandang disabilitas memiliki keahlian, keterampilan, dan kemahiran untuk bekal yang bisa mereka terapkan pada dunia kerja. Disamping itu juga adanya hambatan seperti tidak adanya peraturan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, ketidaksadaran mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, masyarakat sekitar yang kurang peduli dengan penyandang disabilitas, dan jiwa kompetensi yang kuat harus dimilki oleh penyandang disabilitas. Kata Kunci : hak mendapatkan pekerjaan, penyandang disabilitas, pekerja