PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN BANTUL

<p>Hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul yang merupakan salah satu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di Indonesia harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja. Maka dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul harus mengadakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha. Namun ada kalanya penyelenggaraan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan pengusaha tersebut tidaklah sesuai dengan yang apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan, terkait dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul dalam melindungi hak-hak pekerja yang di PHK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah empiris. Dimana dalam hal ini penulis mencoba mengkaji perlindungan hukum hak pekerja yang terkena PHK dengan merujuk pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk mengetahui faktor penghambat penegakkan perlindungan hukum atas hak upah pekerja, penulis mencoba mencari data empiris dengan mewawancarai pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa perusahaan wajib untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak jika terjadi PHK. Dalam hal faktor penghambatnya, maka penulis menemukan data empiris yang menyatakan bahwa tidak adanya satu pun perusahaan di Kabupaten Bantul yang menyalahi pemenuhan hak-hak pekerja yang di PHK sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul harus tetap meningkatkan pengawasannya terhadap setiap perusahaan yang berada di bawah naungannya guna merealisasikan amanat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>