Analisis Penatausahaan dan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

<p xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 dan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan sumber data primer berupa rekapitulasi buku inventaris aset tetap Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul, dan data sekunder berupa bukti, catatan atau dokumen-dokumen terkait dengan penatausahaan aset tetap di BKAD Kabupaten Bantul.</p>

<p xss=removed>Hasil penelitian ini BKAD Kabupaten Bantul melakukan penatausahaan aset tetap dengan prosedur yang sesuai Pemendagri No.19 Tahun 2016 yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, tetapi dalam pelaksanaan pembukuan aset tetap masih belum maksimal dikarenakan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) masih terdapat kelemahan pada sistem yang bersifat kaku, apabila ada kesalahan pencatatan maka tidak dapat diperbaiki atau diedit tanpa ada persetujuan khusus dan melalui proses revisi yang membutuhkan waktu lama. Selain itu, BKAD Kabupaten Bantul menerapkan sistem pengendalian intern aset tetap yang berpedoman pada PP No.60 Tahun 2008 yaitu meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Akan tetapi, penerapannya belum maksimal. Hal itu dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian pada BKAD Kabupaten Bantul yang tidak mempunyai ketetapan kebijakan tertulis mengenai kedisiplinan dan kejujuran pada unsur lingkungan pengendalian, serta tidak melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pada unsur pemantauan. Sedangkan, pada unsur penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dalam sistem pengendalian internal pada aset tetap di BKAD Kabupaten Bantul, penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008.</p>